Archive | Desember 2013

cerdas menghadapi pemeriksaan pajak

Menghadapi pemeriksaan pajak, bagi sebagian besar perusahaan merupakan mimpi buruk—momok menakutkan.  Entah mengapa, dari sekian banyak perusahaan yang saya kenal selama ini, nyaris semuanya merasa terbebani oleh pemeriksaan pajak. Tak jarang juga pemilik usaha yang menjadi khawatir, lalu stress. Bukannya menunjukan sikap cerdas, malahan cenderung menunjukan sikap panik yang samasekali kontra-produktif.

Bisa saya pahami. Sumber utama kekhawatiran sesungguhnya adalah: ketidaktahuan terhadap peraturan pajak beserta teknis pelaksanaannya. Inipun lumrah sekaligus logis. Bagaimana mungkin pengusaha bisa tahu dan memahami peraturan pajak yang begitu banyak. Para pengusaha tidak punya cukup waktu untuk membaca apalagi belajar aturan perpajakan dan segala tetek-bengeknya. Tentu, akan lebih baik jika pikiran dan tenaga mereka fokuskan untuk membuat strategi-strategi pengembangan usaha. Sangat bisa saya mengerti.

Konsultan Pajak? Hmm… Meskipun ada juga yang jujur dan profesional (tentunya dengan fee selangit), sebagiannya lagi fee-nya terjangkau tetapi lebih banyak menimbulkan kepusingan dibandingkan meringankan. Ada juga konsultan pencetak SSP dan pengisi SPT (bukan konsultan pajak)—yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pagawai accounting persahaan itu sendiri.

Cukup. Tujuan saya mempublikasikan ini bukan untuk membuat pembaca menjadi pusing. Melainkan untuk memberi sedikit masukan tentang bagaimana caranya menghadapi pemeriksaan pajak dengan baik—tanpa perlu stress, apalagi panik.

Sikap Cerdas-1. Jangan Menghindar

Banyak wajib pajak yang memilih menghindar ketika didatangi petugas pajak. Saya tahu, itu sering dianjurkan oleh para konsultan pajak, seperti mereka sering sebutkan, “jangan lakukan penggelapan pajak (tax evasion), tapi lakukan penghindaran (tax avoidance)“. Wrong move!  Jangan ikuti anjuran sesat itu. Percuma. Menghindari petugas pajak hanya akan memperlama proses pemeriksaan. Ada 2 fakta penting untuk diketahui, sehingga menghindar samasekali bukan langkah cerdas:

  • Fakta-1. Yang diperiksa adalah badan (perusahaan), bukan diri peribadi direktur, pimpinan atau pemilik perusahaan. Sehingga, petugas pajak akan tetap melangsungkan pemeriksaan dengan atau tanpa kehadiran pimpinan perusahaan. Sikap menghindar hanya akan membuat banyak keterangan yang dibutuhkan menjadi tidak ada, dan itu akan membuat proses pemeriksaan menjadi berlarut-larut.
  • Fakta-2. Suatu perusahaan menjadi target pemeriksaan bukan karena diundi, tetapi karena setelah dianalisa pihak DJP perlu melakukan pemeriksaan. Sehingga, seberapa keraspun usaha WP untuk menghindar, tetap saja akan diperiksa. Sekali-duakali mungkin bisa menghindar, tetapi DJP tidak akan membatalkan pemeriksaan hanya karena WP menghindar. Salah-salah, penghindaran itu bisa dianggap sebagai dasar untuk menetapkan utang pajak sesuai data yang mereka miliki saja—dan cenderung lebih besar dibandingkan yang seharusnya.

Sehingga dalam kasus ini, menghindar bukanlah sikap yang cerdas. Hadapi dengan tenang. Jangan ikuti anjuran konsultan pajak yang menjerumuskan. Mereka samasekali tidak mengerti bisnis anda. Bukannya meringankan beban anda, yang ada malah membuat masalah baru.

Sikap Cerdas-2. Jangan Anti Tetapi Juga Jangan Membungkuk-bungkuk

Di kantor manapun, dari sekian banyak pegawai, ada saja yang lebih mengedepankan arogansi ketimbang profesionalitas. Terlebih-lebih kantor pajak—badan pemerintah, merasa mewakili pemerintah, merasa menjalankan tugas negara. Bukan hanya pegawai pajak di Indonesia, pegawai IRS (kantor pajak AS) juga ada yang arogan.

Namun demikian, tak sedikit juga pegawai pajak yang bersikap sopan dan profesional. Masalahnya wajib pajak tidak bisa menebak-nebak apakah pegawai yang melakukan pemeriksaan tergolong arogan atau sopan. Untuk itu, saya selalu menyarankan agar sikap profesional dijadikan semacam sikap default.

Seberapa aroganpun sikap pemeriksa (petugas pajak), berusalah untuk tidak emosi—termasuk jangan menujukan sikap anti-pati (misalnya mengabaikan, berlaku tidak sopan, bersikap dingin, dll). Sikap anti-pati, acuh tak acuh hanya akan membat proses pemeriksaan menjadi berlarut-larut. Salah-salah bisa menimbulkan ketersinggungan. Bagaimanapun juga, petugas pajak juga manusia. Bagaimanapun juga mereka datang bukan untuk ngajakin berantem. Pandang tugas mereka pada porsi yang tepat.

Kesalahan sikap yang umum ditunjukan oleh WP adalah sikap terlalu ramah, membungkuk-bungkuk. Memperlakukan pemeriksa seperti raja. Jangan. Sikap inipun sesungguhnya tidak saya rekomendasikan, karena:

  • Mencoba berpikir positif, saya percaya petugas pajak yang profesional pasti tidak mengharapkan sikap ramah berlebihan dari WP. Sikap terlalu membungkuk (ramah) ini justr menimbulkan rasa risih—seolah-olah mereka (petugas pajak) bisa dibeli dengan bungkukan badan atau perlakuan istimewa lainnya. Jangan.
  • Jika berpikir negatif, membalas sikap arogan dengan sikap membungkuk-bungkuk juga percuma. Bukannya mereka menjadi lebih lunak, yang ada malah makin ditekan karena anda terlihat takut/ciut. Ketakutan biasanya diidentikan dengan ‘merasa melakukan kesalahan’.  Jangan biarkan mereka (pemeriksa) sampai berpikir demikian.

Idealnya, usahakan agar sikap profesional selalu terjaga pada level yang stabil. Tidak anti-pati, tetapi juga tidak membungkuk-bungkuk.

Sikap Cerdas-3. Pahami Hak Perusahaan (Selaku Wajib Pajak)

Lebih dari sekedar sikap. Jauh lebih penting adalah memahami bahwa, meskipun disebut ‘Wajib’ Pajak, perusahaan juga memiliki hak, untuk:

  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa. Ini penting. Jangan sampai perusahaan melayani pegawai pajak gadungan. Jika ragu-ragu, hubungi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah perusahaan berada untuk memverifikasi apakah orang yang datang ke perusahaan memang petugas resmi.
  • Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Setiap pemeriksaan selalu ada surat perintah dari Ditjen Pajak (DJP). Menggunakan kepala (kop) surat resmi, ada tandatangan supervisor, kepala pemeriksa, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setempat atau Dirjen Pajak Pusat jika perintah pemeriksaan datang dari pusat.
  • Menolak untuk diperiksa, apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan, sebaiknya ditolak saja. Wajib pajak berhak untuk menolak jika salah satu saja tidak bisa ditunjukan.
  • Menanyakan latar belakang dan tujuan pemeriksaan – Tujuan pemeriksaan beserta dokumen dan data yang diminta biasanya sudah tercantum di dalam surat perintah pemeriksaan. Obyek pajak yang akan diperiksapun biasanya jga dicantmkan. Namun jika dipandang perlu, wajib pajak perhak meminta penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan pemeriksaan.
  • Meminta tanda bukti peminjaman: buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak. Lokasi pemeriksaan bisa jadi di perusahaan atau di kantor pajak, atau kedua-duanya. Yang paling banyak biasanya kedua-duanya. Sehingga kunjungan pertama ke lokasi wajib pajak biasanya hanya untuk meminta dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeriksaan. Saat menyerahkan dokumen dan data, jangan lupa meminta tanda terima atas penyerahan tersebut.

Sikap Cerdas-4. Memahami Kewajiban Perusahaan (Selaku Wajib Pajak)

Setiap hak selalu disertai oleh kewajiban. Demikian halnya dalam konteks pemeriksaan pajak. Disamping memiliki hak, wajib pajak juga memiliki kewajiban yang mau-tidak-mau, suka-tidak-suka, harus dilakukan:

  • Wajib pajak, wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan: buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak. Dokumen, catatan, dan data apa persisnya? Biasanya dicantumkan dengan jelas di dalam ‘Surat Perintah Pemeriksaan. Misalnya: Akte pendirian perusahaan, data penjualan beserta invoice tahun 2011, Daftar pegawai, Daftar gaji pegawai tahun 2011, dan lain sebagainya.
  • Wajib pajak, wajib memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah, agar jangan sampai WP menghilangkan bukti-bukti dan dokumen transaksi.
  • Wajib pajak, wajib memberi keterangan yang diperlukan. Ini yang bisa melebar kemana-mana, karena memang tidak tercantum di dalam surat perintah pemeriksaan. Logikanya, segala hal yang terkait dengan tujuan dan obyek pemeriksaan. Sebagai patokan umum, saya selalu menyarankan agar wajib pajak bersikap menjawab saja—artinya jika tidak ditanya tidak perlu diberitahukan dan jika ditanya “jam berapa sekarang?”, tidak perlu menjelaskan proses pembuatan sebuah jam.

Sikap Cerdas-5. Jangan Menyetujui Hasil Temuan Audit Tanpa Memeriksanya

Setiap pemeriksaan akan berujung pada penetapan—yang sudah pasti akan menunjukan bahwa persusahaan (Wajib Pajak) kurang membayar pajak, alias terhutang pajak. Sebelum ‘Surat Ketetapan Pajak (SKP)’ diterbitkan, pemeriksa biasanya mengeluarkan ‘Hasil Temuan Audit (HTA)’, yang isinya menunjukan perbedaan-perbedaan antara ‘apa yang telah dilaporkan (dan dibayarkan) oleh perusahaan’ dengan ‘hasil temuan selama masa pemeriksaan’—termasuk koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa.

HTA ini bisa sementara atau sudah merupakan temuan final. Dan, Auditor akan meminta tandatangan persetujuan dari Wajib Pajak. Nah sebelum menyatakan setuju atau tidak, sebaiknya minta terlebih dahulu rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk hasil koreksinya. Jika perlu minta dijelaskan mengenai dasar pengenaan dan perhitungan-perhitungannya. Wajib pajak perhak untuk meminta itu.

Hal penting yang perlu diketahui, pemeriksa dalam menemukan angka-angka tersebut, selalu menggunakan asumsi-asumsi. Ini yang paling penting untuk ditanyakan.

Misalnya: Perusahaan sesungguhnya melakukan ekspor barang (sehingga seharusnya tidak kena pajak penjualan), tetapi karena tidak ada ‘Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)’, lalu pemeriksa mengasumsikan itu sebagai penjualan dalam negeri, sehingga terhutang PPN. Padahal, perusahaan tidak memiliki PEB karena barang tersebut dikirimkan via kurir (DHL/FedEx/UPS/EMS/Dll), bukan karena penjualan dalam negeri!

Jika setelah diberikan perincian dan dijelaskan wajib pajak masih ragu untuk menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan, terutama sekali jika tehutang pajaknya cukup tinggi, wajib pajak bisa meminta waktu beberapa hari untuk mempelajari hasil temuan audit tersebut. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena hasil temuan audit biasanya hitung-hitungannya banyak.

Pergunakan waktu selama penundaan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari hasil temuan audit tersebut secara mendetail. Jika perlu minta bantuan seorang konsultan (untuk mereview hasil perhitungan dan asumsi-asumsinya), cukup hanya meminta review cepat, dan rekomendasi. Tidak perlu meminta mereka untuk mewakili anda untuk menghadapi pemeriksaan selanjutnya.

Bila hasil temuan audit anda rasa sangat tinggi dan tidak masuk akal, sudah pasti berat bagi perusahaan untuk menanggungnya. Ada baiknya anda menghubungi seorang pengacara untuk memberikan pandangan mengenai aspek hukum yang mungkin akan timbul bila anda menolak hasil temuan audit tersebut.

Sikap Cerdas-6. Ambil Keputusan Yang Bijak Sekaligus Cerdas

Diatas semuanya itu, menurut saya, jangan sampai bikin stress apalagi panik—berpikirlah dengan tenang. Jika itu memang kewajiban perusahaan, saya rasa tidak ada perlunya untuk mencoba menghindarinya. Saya tahu, banyak konsultan yang suka menyarankan anda untuk melakukan penghindaran (tax avoidance), itu advise yang sangat berbahaya dan samasekali tidak produktif. Percayalah itu hanya akan menimbulkan masalah baru.

Sudah seharusnya pemeriksaan pajak disikapi dengan serius. Hanya saja, kekhawatiran (apalagi kepenaikan) sesungguhnya samasekali tidak perlu menurut saya. Samasekali tidak bermanfaat, malahahan bisa menjadi kontra produktif: dijadikan mainan oleh pemeriksa nakal misalnya, atau paling tidak proses pemeriksaan menjadi berlarut-larut.

Jika ada perbedaan-perbedaan kecil, meskipun itu terasa tidak wajar, cobalah untuk mempertimbangkannya dengan bijak. Buang jauh-jauh emosi yang tak perlu. Coba perhitungkan kembali risiko yang akan timbul bila terjadi sengketa. Terutama sekali waktu dan pikiran yang akan tersita—sudah pasti konsentrasi mengelola perusahaan akan banyak terganggu. Dengan emosi stabil dan pikiran jernih saya percaya anda bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan.


menghadapi audit pajak

Perusahaan manapun yang sedang menghadapi pemeriksaan pajak, sudah pasti pusing. Tidak mungkin tidak. Tapi yang sedang tidak mengahadapi pemeriksaan pajak pun seharusnya juga jangan buru-buru senang. Sebaliknya, harusnya merasa pusing. “Lho koq bisa?”, mungkin ada yang bertanya seperti itu.

Nah ini lah yang sudah terlanjur menjadi kesalah-kaprahan dalam berpikir oleh kebanyakan dari kita mengenai pemeriksaan pajak. Termasuk para pengusaha—menganggap pemeriksaan pajak sebagai momok yang menakutkan, kalau bisa ditunda, sukur-sukur kalau bisa menghindar.

Sebenarnya Wajib Pajak (Perusahaan) Tidak Perlu Pusing

Kalau segala sesuatunya sudah tertata dengan rapi, seharusnya tidak ada yang perlu dipusingkan dengan pemeriksaan pajak. Minimal semua bukti pembayaran pajak dan bukti pungut/potongan diarsipkan dengan rapi, tidak ada transaksi keuangan yang ketinggalan dicatat, nota dan bukti transaksi lainnya diarsipkan dengan berurut dan disimpan di tempat yang mudah dijangkau.

Sejauh yang pernah saya alami selama menjadi konsultan keuangan, kepusingan dalam pemeriksaan pajak sebagian besar bersumber dari perusahaan itu sendiri—catatan transaksinya kacau, arsipnya banyak yang hilang, rekening korannya sebagian tidak ada, bahkan tak jarang pula yang sampai akte pendirian perusahaanpun tidak ketemu saat dicari. Sehingga begitu ada pemeriksaan pajak, perusahaan kalang-kabut untuk menyiapkan catatan dan dokumen-dokumen yang diminta.

Sebagian Kepusing Bersumber Dari Konsultan Pajak

Kepusingan dan segala kekurangan yang menyebabkan bisa saya maklumi untuk satu alasan utama, yaitu: pengusaha fokus untuk menggarap peluang bisnis. Ya, memang alaminya para pengusaha bukanlah type administrator yang memiliki cukup waktu dan tenaga untuk mengurusi administrasi.

Idealnya, tugas-tugas administrative ditangani oleh staf (khususnya accounting)—tentunya staf yang terampil dan mampu menangani accounting serta memahami perpajakan. Hanya saja, kondisi ideal jarang bisa tercipta secara sempurna, terlebih-lebih di perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia—baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Mau-tidak-mau, trade-off tidak bisa dihindari. Dalam hal ini perusahaan (dan pengusahanya) harus memilih antara:

  • Biaya gaji bisa diminimalkan tetapi administrasi berantakan (sehingga pusing setiap kali ada pemeriksaan pajak); ATAU
  • Administrasi rapi tetapi biaya gaji menjadi lebih tinggi

Saya rasa pengusaha adalah jagonya untuk urusan trade-off seperti ini.

Ada alternative lain?

Nah ini yang ingin saya kemukakan. Selama ini banyak pengusaha yang memilih alternatif: menggunakan konsultan pajak. Berharap tidak akan pusing saat ada pemeriksaan pajak. Pengusaha berpikir bahwa urusan pajak telah ditangani oleh ahlinya. Hasilnya?

Bagi perusahaan yang sudah pernah kena pemeriksaan pajak dan menggunakan konsultan pajak, pasti sudah merasakan hasilnya. Kemungkinanya bisa berbeda-beda: yang kebetulan menggunakan konsultan pajak yang bagus mungkin sedikit terbantu, Yang saya saksikan selama ini, kebanyakan tidak berpengaruh apa-apa, yang ada malah tambah pusing.

Lho ditangani konsultan pajak koq malah tambah pusing?”, mungkin ada yang berpikir seperti itu.

Ada 2 hal yang menyebabkan mengapa kehadiran konsultan pajak acapkali justru menjadi sumber kepusingan:

  • Over-Promise, Less-Delivery – Meskipun mungkin tidak semuanya begitu, dari sekian banyak konsultan pajak yang pernah saya temukan, sebagian besar berani menjanjikan hal yang muluk-muluk. Misalnya: “Kami bisa mengatur supaya pajak perusahaan menjadi sangat kecil”. Bahkan tak jarang pula yang menjanjikan bahwa perusahaan yang mereka tangani tidak perlu bayar pajak!
  • Over-Expectation – Karena janji-janji itu, maka perusahaan (pengusaha dan manajemennya) menjadi terlanjur berharap bahwa urusan pajak tidak akan ada masalah, lha wong sudah diserahkan sama ahlinya koq. Sehingga, dalam pelaksanaanya mereka jadi kerap menyepelekan hal-hal yang sifatnya administratif. Wajarkah? Ya jelas wajar, kan perusahaan sudah bayar mahal. Seharusnya memang tidak ada masalah bukan?

Pada kenyataannya ‘jauh panggang dari api‘. Tak banyak membantu. Menjadi semakin buruk apabila ditambah oleh ketidakpedulian dari pihak konsultan pajak—datang hanya di akhir bulan untuk minta tandatangan SSP dan di akhir tahun untuk meminta tandatangan SPT. Sedangkan di hari-hari lainnya, mereka tidak pernah muncul ke perusahaan.

Sekali lagi, tidak semua konsultan pajak seburuk itu. Ada juga yang profesional dalam menjalankan kewajibannya. Disamping mengurusi pelaporan pajak (SSP, potput, SPM PPN, Faktur Pajak, SPT), mereka juga (mestinya) membuat perencanaan pajak (tax planning):

  • Mengevaluasi segala potensi pajak berdasarkan prakiraan penjualan (sales forecast), rencana produksi/kerja (production/operation planning) dan anggaran (budget) yang dibuat oleh perusahaan—baik itu capital maupun operational budget.
  • Membimbing sekaligus mengawasi pelaksanaan perpajakan sehari-hari, sehingga berjalan sesuai dengan apa yang telah dibuat di dalam perencanaan pajak (tax planning). Jika ada perubahan rencana kerja atau budget, perlu membuat revisi rencana perpajakan.
  • Mengkomunikasikan segala penyimpangan (dari rencana) –terkait masalah perpajakan—dengan pihak manajemen perusahaan, untuk diambil langkah antisipative sejak dini. Sehingga tidak menimbulkan kekagetan di kemudian hari—terutama sekali saat terjadi pemeriksaan pajak.

Minimal 3 hal itu. Yang tak kalah pentingnya (sesungguhnya mudah) adalah: TIDAK over-promise saat kesepakatan kerja pertama kali dilakukan. Sampai saat ini saya belum pernah melakukan penelitian secara khusus mengenai berapa persisnya persentase ‘konsultan-pajak-profesional’ dan ‘konsultan-pajak-gadungan’ yang sesungguhnya tak lebih dari tukang cetak SSP dan SPT.

Perusahaan Tidak Kena Pemeriksaan Pajak Mestinya Merasa Pusing

Sudah menjadi semacam mitos  (dalam perusahaan) bahwa: sebisa mungkin HINDARI pemeriksaaan pajak ! Semakin bisa dihindari semakin bagus, mereka pikir.

Lagi-lagi, mitos ini sebagian besar bersumber dari para konsultan pajak yang tidak bertanggungjawab. Konsultan model ini mencekoki perusahaan seolah-olah: Pemeriksaan pajak adalah momok yang mengerikan.Tapi jangan khawatir, bisa dihindari koq“, begitu biasanya cara mereka merayu calon kliennya. Dari sini kemudian mengalir ‘doktrin-doktrin menyesatkan’ mengenai pemeriksaan pajak dan perpajakan pada umumnya. Sejauh yang saya amati, ada 2 ‘doktrin sesat’ yang biasa mereka tanamkan disetiap perusahaan yang mereka tangani:

Doktrin-1. Sebisa mungkin hindari pemeriksaan pajak – Cerita mengenai seramnya pemeriksaan pajakpun sering dijadikan ‘bumbu’ untuk meyakinkan klien, lengkap dengan contoh-contoh kasus yang besar kemungkinannya bangkrut karena opersional perusahaan tidak sehat, tetapi diceritakan seolah-olah bangkrut setelah kena pemeriksaan pajak. Sesungguhnya ini tak lebih dari bualan kosong. Selanjutnya, mereka (konsultan nakal) menjanjikan bahwa mereka bisa membuat supaya perusahaan tidak kena pemeriksaan pajak.

Doktrin-2. Jangan sekali-kali melaporkan ‘Lebih Bayar’, apalagi ‘Rugi’ – Ini bersumber dari doktrin pertama (hindari pemeriksaan). Diusahakan agar perusahaan membayar PPh Pasal 29 (menunjukan pajak terutang di SPT_nya). Jika perusahaan melaporkan lebih bayar maka akan diperiksa oleh kantor pajak. Bila kenyataannya laba perusahaan memang meningkat, tentu tidak apa-apa. Tetapi menjadi ‘seolah-lah’ bermasalah ketika laba perusahaan lebih kecil dari tahun fiskal sebelumnya, apalagi rugi. Mengapa? Karena penghitungan PPh Pasal 25/bulan—yang sesungguhnya adalah uang muka pajak—menggunakan sistim lump-sum (laba tahun lalu dibagi 12).

Apa yang terjadi di akhir tahun? Bila laba perusahaan menurun akan terjadi lebih bayar uang muka pajak. Bagaimana mengatasinya? Rekayasa data seolah-olah ada penjualan lain atau nota biaya dibuang. Itulah yang ditanamkan oleh konsultan pajak.

Dari dua doktrin ini saja sudah jelas terlihat darimana sesungguhnya sumber kepusingan itu berasal. Konsultan pajak yang mestinya membimbing perusahaan supaya melakukan administrasi dengan benar dan disiplin, justru menganjurkan supaya melakukan pelanggaran-pelanggaran (merekayasa pembukuan, menghilangkan bukti transaksi, dan melanggar prinsip/standar akuntansi).

Pada kenyataannya (yang sesungguhnya) adalah:

1. Pemeriksaan Pajak Tidak Perlu Dihindari – Karena memang tidak bisa dihindari. Perpajakan Indonesia menggunakan sistim ‘self-assessment’ sekaligus ‘official assessment’.

Artinya: wajib pajak (perusahaan dalam hal ini), atas nama undang-undang perpajakan, diperkenaankan menghitung besaran kewajiban pajak mereka (self-assessment) tentunya dengan mengikuti pedoman tatalaksana perpajakan yang ada. Hasil penghitungan sendiri tersebut berupa: Penghitungan uang muka pajak (PPh pasal 25), pelaporan potongan dan pungutan pajak (PPh pasal 21, 22, 23, 24/2, dll), dan SPT Tahunan (PPh Pasal 29).

Nah ini dia: SEWAKTU-WAKTU, pemerintah (via Dirjen Pajak) melakukan evaluasi untuk memeriksa kebenaran penghitungan sendiri yang telah dilakukan oleh wajib pajak (official assessment). Itu artinya, pemeriksaan pajak bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan cara apapun dan oleh siapapun—termasuk oleh konsultan pajak!

Jikapun kebetulan perusahaan belum pernah diperiksa oleh kantor pajak, itu bukan karena konsultan pajaknya menggunakan strategi mumpuni. Bukan pula karena konsultan pajaknya punya hubungan baik dengan pejabat-pejabat Dirjen Pajak—seperti yang mungkin sering dijadikan kecap nomor satu oleh mereka.  Melainkan karena keterbatasan jumlah pegawai pemeriksa pajak, sehingga perusahaan BELUM (bukan tidak) diperiksa. Suatu saat nanti, cepat-atau-lambat, akan diperiksa.

2. Laporkan Lebih Bayar Kalau Memang Lebih – Adalah wajar bila laba perusahaan mengalami pasang surut. Sebaliknya, justru sangat aneh bila ada perusahaan yang labanya terus meningkat tanpa pernah surut. Dengan apa yang sudah saya sampaikan di kenyataan pertama tadi, maka perusahaan (seharusnya) tidak perlu khawatir melaporkan lebih bayar maupn rugi.

Memang. Ada kemungkinan pemeriksaan menjadi lebih cepat terjadi bila melaporkan lebih bayar atau rugi. Tetapi, bukankah pemeriksaan pajak akan tetap terjadi—terlepas apakah perusahaan melaporkan lebih bayar atau kurang bayar? Lalu untuk apa merekayasa transaksi? Untuk apa membuang nota-nota?

Justru, semakin lama tidak diperiksa semakin besar potensi risikonya. Kenapa? Karena semakin banyak akumulasi kesalahan (baik penghitungan maupun pelaporan) yang mungkin telah dilakukan oleh perusahaan. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan ‘DENDA dan BUNGA PAJAK’, yang artinya semakin besar akumulasi kurang bayarnya, semakin besarlah denda dan bunga pajaknya. Itu sebabnya saya katakan bahwa perusahaan justru seharusnya merasa khawatir—mungkin tidak perlu sampai pusinglah—bila tidak diperiksa oleh kantor pajak.

Masukan dan Saran Untuk Perusahaan (Dan Manajemennya)

Saran saya (selaian melakukan pencatatan transaksi dan pengarsipan yang rapi):

1. Panggil Konsultan Pajaknya – Jika perusahaan menggunakan konsultan pajak, dan kebetulan modelnya seperti yang saya paparkan di atas, tidak perlu langsung dihentikan (apalagi jika terikat kontrak). Panggil dan minta mereka melakukan kewajibannya dengan benar (seperti yang telah saya jelaskan). Bila mereka keberatan atau tidak sanggup, sebaiknya pertimbangkan kembali untk menggunakan mereka.

2. Sering-sering Konsultasi Dengan AR – Jika perusahaan belum menggunakan konsultan pajak, sebaiknya tetap begitu. Kalau ada staf accounting, kirim mereka untuk mengikuti workshop-workshop perpajakan, belajar mengenai perencanaan pajak (tax planning). Jika perusahaan tidak ada dana untuk itu, rajin-rajinlah mencari informasi (termasuk membaca-baca artikel di JAK). Yang paling penting, rajin-rajinlah berhubungan dengan ‘Account Representative (AR)‘ yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Merekalah ahlinya. Merekalah yang lebih tahu seluk-beluk perpajakan—diandingkan konsultan pajak. Dan kenyataannya, mereka jauh lebih berpotensi (seharusnya) membantu perusahaan bila suatu saat menghadapi pemeriksaan—apapun jenisnya.

Dengan ini saja, perusahaan mestinya tidak perlu mengkhawatirkan (apalagi sampai pusing) mengenai pemeriksaan pajak. Untuk apa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti terjadi? Jikapun ada kewajiban pajak, ya memang harus bayar. Itu sudah kewajiban, bagimanapun juga harus ditunaikan. Merebaknya kasus-kasus korupsi, menurut saya adalah hal yang berbeda.

Saya yakin, sepanjang potensi biaya pajak bisa diperkirakan sejak awal (melalui tax planning), mestinya bisa dibebankan pada ‘unit price‘ produk/jasa yang dijual. Yang saya tahu selama ini, para pengusaha selalu mengedepankan ‘fair-business-practice‘, bukankah begitu?

menguji mental akuntan

Mereka yang sudah cukup lama jadi pegawai akuntansi atau konsultan—entah itu konsultan pajak atau konsultan keuangan korporat—pasti pernah diminta untuk mengecilkan Pajak Penghasilan Pegawai (PPh 21). Saya pribadi pernah mengalaminya beberapa kali—klien bertanya: “Apakah PPh 21 bisa dikecilkan?” atau “Bagaimana caranya mengecilkan pajak penghasilan pegawai?

Sebagai orang akuntansi yang menjunjung tinggi akuntanbilitas dan mengerti hukum pajak, sudah pasti merasa tidak nyaman ketika atasan (atau klien) meminta kita mengecilkan pajak, apapun jenisnya, termasuk pajak yang oleh orang awam disebut sebagai “pajak gaji pegawai” ini.

Masalahnya, boss/klien memiliki posisi tawar lebih dibandingkan kita. Kasarannya, tingkat kebutuhan kita terhadap mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan mereka terhadap kita. Sehingga, permintaan semacam ini membuat kita berada dalam posisi serba salah. Dengan kata lain “maju kena, mundur kena”.

Di satu sisi, kita tahu persis itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Pajak, disisi lainnya kita tidak ingin mengecewakan boss atau klien. Tentu. Bisa saja kita menolak dengan mengatakan bahwa itu tidak dibolehkan. Tapi, coba simak respon di bawah ini (saya cuplik dari percakapan dengan klien beberapa bulan yang lalu).

Saya tahu itu tidak boleh. Masalahnya saya tidak tega melihat pegawai yang gajinya tidak seberapa masih harus dipotongi pajak.”

See? Mereka (pengusaha) tahu kalau mengecilkan pajak gaji karyawan itu tindakan ilegal, tetapi mereka punya alasan yang saya pikir termasuk niat baik (meringankan beban pegawainya). Meskipun demikian, saya melihat alasan yang dikemukakan belum tepat, itu sebabnya saya katakan:

Kalau memang kasihan sama pegawai, mestinya anda bisa naikan gajinya atau tanggung pajaknya. Bukan dengan mengecilkan pajak gaji”.

Saya sarankan begitu, klien jadi berang. Dia mengatakan:

Lho, harapan saya bukan cuma naikan gaji pegawai atau nanggung pajak mereka. Kalau bisa, saya ingin menanggung pajak seluruh rakyat Indonesia. Tapi bisnis kan tidak bisa begitu. Bisa saja saya naikan gaji mereka, tapi mungkin perusahaan tutup sebulan setelahnya. Saya rasa itu bukan cara yang baik.”

Apa yang dikatakan oleh klien saya itu, ada benarnya. Pada titik tertentu, perusahaan memang tidak akan sanggup lagi untuk berbuat lebih—terbentur oleh keterbatasan sumber daya, terutama finansial. Argumen itu menjadi semakin menguat, ketika klien mengatakan:

Perusahaan mertua saya sudah jalan berpuluh-puluh tahun. Mereka bisa mengecilkan pajak pegawai, entah bagaimana cara konsultan pajaknya. Yang jelas tak pernah ada masalah.”

Saya percaya, apa yang dikatakan oleh klien saya itu memang benar: ADA konsultan pajak yang dengan mudah menuruti permintaan klien seperti itu. Dalam persaingan jasa konsultasi pajak yang kian-hari-kian tidak kondusif seperti sekarang, tidak mustahil kalau ada konsultan pajak yang bahkan tidak sekedar menuruti, TETAPI MENGANJURKAN—sebagai bagian dari promosi. Saya kenal beberapa dari mereka yang melakukan praktek seperti itu.

Apakah, secara teknis, mengecilkan PPh 21 bisa dilakukan?

Yuk kita pindah ke paragraph selanjutnya.

Bagimana Caranya Mengecilkan Pajak Gaji Karyawan (PPh 21)

Saya bukan konsultan pajak. Tetapi, saya tahu, jawabannya adalah: IYA, secara teknis bisa dilakukan.

Bagimana caranya?

Note: Sebelum saya bahas lebih jauh, saya merasa perlu memperingatkan agar anda membaca tulisan saya ini hingga tuntas, paragraph-demi-paraph. Jangan sepotong-supotong, supaya memperoleh pemahaman yang utuh.

Kembali ke persoalan utama. Besar-kecilnya pajak, apapun jenisnya, ditentukan oleh 2 variable: (1) Tarif; dan (2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Demikian halnya dengan PPh 21.

Tarif pajak sudah pasti tidak bisa diubah-ubah, bisa dibilang ini konstanta. Sehingga yang bisa diubah hanya dasar pengenaan pajaknya—dalam hal ini adalah pendapatan pegawainya, entah itu berupa gaji, upah, bonus, insentif, gratifikasi, atau apapun itu yang menjadi pendapatan bagi pegawai (pegawai perusahaan dalam hal ini).

Usaha mengecilkan PPh 21 bisa dilakukan dengan cara mengecilkan pendapatan pegawai. Kasarannya, gaji pegawai dibuat ‘seolah-olah’ lebih kecil dari yang sebenarnya.

Tentu saja tidak dilakukan dengan cara main ganti angka begitu saja, melainkan dengan menjalakan serangkian langkah-langkah tertentu—sebut saja prosedur—yang membuat tindakan mengecilkan PPh 21 tidak ketahuan oleh pemeriksa pajak (auditor dari Ditjen Pajak). Setidak-tidaknya, membuat menjadi tidak mudah ketahuan.

Bagimana prosedurnya?

Tindakan mengecilkan Pajak Pendapatan Pegawai (PPh 21), memerlukan beberapa tahapan pekerjaan yang dirancang sedimikian rupa, sehingga tidak (mudah) ketahuan.

Tahapan Pertama: Pekerjaan Di Daftar Gaji dan Upah Pegawai

Langkah-1. Mengcopy file daftar upah dan gaji pegawai. Yang diotak-atik nantinya adalah file copy-nya, sedangkan file aslinya disimpan di eksternal hardisk.

Langkah-2. Membuka copy file daftar upah dan gaji pegawai di spreadsheet (Excel misalnya)

Langkah-3. Memisahkan antara gaji/upah pegawai yang DI ATAS Pendapatan-Kena-Pajak (PTKP) dengan yang DI BAWAH PTKP. Yang di bawah PTKP singkirkan, yang akan dikecilkan hanya upah/gaji yang di atas PTKP.

Langkah-4. Menentukan pegawai mana yang akan dikecilkan dan berapa. Di titik ini, orang yang ingin memperkecil PPh 21, pastinya mempertimbangkan banyak hal, tetapi fokus utamanya sudah pasti: membuat agar tidak ketahuan. Dua pertimbangan utama di langkah ini, yaitu:

  • Mempertimbangkan antara target penurunan jumlah nominal yang diinginkan dengan potensi ketahuan. Logika dasarnya: makin agresif, maki tinggi nominal yg berhasil dikecilkan, TETAPI makin besar juga potensi ketahuannya. Demikian sebaliknya. Misalnya: Jika yang diperioritaskan adalah gaji pegawai yg tinggi, pasti nominal yg bisa dikecilkan jadi lebih tinggi, tetapi perubahan mencolok pada gaji-gaji yang tinggi mudah terlihat.
  • Mempertimbangkan antara target penurunan jumlah nominal yang diinginkan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk menutupi. Logikanya masih sama. Jika yang diperioritaskan adalah yang gajinya tinggi, maka makin sedikit jumlah pegawai yang gajinya perlu diturunkan, dan makin sedikit juga pekerjaan yang diperlukan untuk menutupi, TETAPI kemungkinan ketahuannya makin besar. Sebaliknya, jika yang diperioritaskan adalah pegawai yang gajinya kecil, maka makin banyak jumlah pegawai yang harus ditangani—sehingga pekerjaan menutupinya juga makin banyak, TETAPI semakin kecil kemungkinannya untuk ketahuan.

Langkah-5. Mengurangi nilai gaji/upah/bonus/gratifikasi/dll. Setelah melalui pertimbangan (di langkah-3) dan keputusan sudah diambil, maka angka-angka gaji/upah/bonus/gratifikasi/dll mulai diotak-atik (intinya dikurangi), sehingga titik nilai nominal PPh 21 tercapai.

Langkah-6. Sebagai alternative langkah-5 di atas, bisa dilakukan dengan menghapus daftar pegawai yang pajaknya mau diturunkan. Ini jalan pintas yang paling cepat dan mudah dilakukan, tetapi tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak, karena akan sangat mudah terlihat.

Tahap Kedua: Pekerjaan Di Slip Gaji

Jika hanya daftar gaji saja yang berubah, sementara slip gaji tidak berubah, maka saat diperiksa oleh auditor dari Ditjen Pajak, akan mudah ketahuan. Dalam proses audit, besar kemungkinan pemeriksa meminta arsip slip gaji/upah pegawai.

Pekerjaan di tahapan ini intinya membuat slip gaji/upah GANDA, khusus untuk pegawai yang pajak gajinya diturunkan. Slip yang satunya mencantumkan nilai nominal aslinya, sedangkan slip gaji yang satunya lagi mencantumkan nilai nominal yang sesuai dengan daftar gaji/upah yang sudah diubah-ubah. Slip yang diarsipkan adalah slip yang kedua. Jika ada nama pegawai yang dihapus dari daftar gaji, otomatis slipnya juga tidak dibuat.

Sampai di tahap ini, daftar gaji/upah dan slip gaji sudah sesuai (matching). Apakah pekerjaanya sudah selesai? Belum. Masih ada dua tahapan lagi.

Tahap Ketiga: Pekerjaan Di Proses Pembayaran Gaji

Dalam proses akuntansi dan pajak, aspek yang sangat penting sifatnya adalah “arus kas”. Jika hanya daftar gaji dan slip saja yang matching, tetapi tidak tercermin di arus kas, maka akan sangat mudah ketahuan saat diperiksa oleh auditor DJP.

Dalam setiap proses audit, audit apapun itu, pemeriksaan arus kas adalah wajib. Dalam hal ini, dokumen dibandingkan dengan transaksi yang terlihat di kas.

Bagaimana cara mereka (yang mengecilkan PPh 21) membuat agar daftar gaji, slip gaji dan arus kas menjadi matching?

 Setiap gaji/upah yang nilainya diubah, dibayarkan dalam bentuk tunai (tidak via transfer atau check). Dengan begitu, maka auditor tidak akan bisa melacaknya di rekening koran. Inilah yang menyebabkan mengapa pertimbangan jumlah pegawai yang pajaknya diturunkan menjadi penting (Tahap kedua langkah-4), karena membayar gaji dalam bentuk tunai dengan jumlah pegawai yang banyak, sangat merepotkan.

Langkah penghilangan jejak yang sangat penting di sini adalah: penarikan tunai dilakukan secara bertahap jauh-jauh hari sebelum tanggal gajian. Dan jumlah yang ditarik melebihi jumlah gaji yang akan dibayarkan secara tunai. Dengan begitu, maka auditor tidak akan bisa menghubungkan jumlah nominal penarikan tunai dengan selisih gaji yang dibayarkan tunai, termasuk tanggalnya. (Ditahap terakhir nanti, anda akan tahu mengapa ini mereka lakukan.)

Tahap Keempat: Pengalokasian Selisih Kas

Langkah ini adalah finishing yang sangat penting. Mereka yang coba-coba melakukan tindakan pengecilan PPh 21 tetapi cerboh—tidak melakukan finishing yang bagus, akan sangat mudah ketahuan. Tindakan di tahap pertama (mengurangi nominal gaji di daftar gaji) akan menimbulkan selisih saldo kas, sebesar nominal gaji yang dikurangkan. Mereka yang cerdik mengalokasikan selisih kas ini dengan cerdik juga. Kemana dialokasikan?

Sudah pasti ke beberapa akun yang ada di Laba-Rugi (makin banyak jumlah akun yang menerima pengalokasian, makin sulit dilacak oleh auditor, dan sebaliknya). Pertanyaanya: akun mana?

Jika dialokasikan ke akun-akun kelompok ‘Harga Pokok Penjualan’, dampaknya menjadi sangat luas. Terlalu rumit dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan—karena akun-akun ini bisa berdampak kemana-mana.

Akun yang biasanya dipilih adalah akun-akun yang ada di kelompok biaya-biaya (di luar HPP). Mereka yang cerboh biasanya mengambil jalan yang termudah, yaitu dialokasikan ke “Biaya Lain-Lain” atau “Biaya Perjalanan Dinas”. Jika ini yang dilakukan maka kemungkinan ketahuannya menjadi sangat besar. Mengapa?

Karena auditor Ditjen Pajak sangat tahu bahawa kedua akun ini adalah akun tempat penampungan transaksi-transaksi yang tidak jelas maksud dan tujuannya, penampungan selisih-selisih angka atau transaksi-transkasi yang tidak ada notanya. Oleh sebab itu, akun “Biaya Lain-Lain” dan “Biaya Perjalanan Dinas” adalah priotitas pemeriksaan. Apalagi jika nilai nominalnya tinggi, sudah pasti mengundang kecurigaan auditor.

Jika auditor tidak memiliki cukup waktu untuk menelusuri transaksi-per-transaksi, maka besar kemungkinan akun “Biaya Lain-lain” dan “Biaya Perjalanan Dinas” dijadikan koreksi fiskal positive 100%. Artinya, seluruh biaya di kedua akun ini tidak diakui sebagai biaya, sehingga laba menjadi naik, otomatis PPh juga naik.

Mereka yang cerdik, mengalokasikan selisih kas atas pengecilan gaji ke akun-akun di luar “Biaya Lain-Lain” dan “Biaya Perjalanan Dinas”. Tentu, tidak dialokasikan ke Biaya Listrik atau Biaya Telepon, karena kedua akun ini memiliki bukti transaksi yang tidak bisa diubah.

Setelah dialokasikan, maka dibuatkan bukti transkasi/nota/invoice (palsu pastinya). Tanggal pembayaran atas nota-nota tersebut dibuat sehari atau dua hari setelah penarikan kas tunai untuk gaji yang dibayarkan secara tunai (di tahap ketiga). Sekarang anda sudah tahu mengapa penarikan tunai untuk pembayaran gaji yang dibayarkan secara tunai dilakukan secara bertahap, jauh-jauh hari sebelum tanggal gajian.

Apakah Mengecilkan PPh 21 Layak Untuk Dilakukan?

Apakah saya sedang mengajarkan dan menganjurkan anda untuk melakukan tindakan pengecilan pajak penghasilan pegawai atau pajak gaji (PPh 21)?

Jika anda pikir iya, berarti anda salah. Saya justru ingin menununjukan, bahwa:

  • Betapa banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan hanya untuk mengecilkan PPh 21 yang biasanya tidak terlalu besar.
  • Betapa repot dan ribetnya pekerjaan yang harus dilakukan setiap bulan selama bertahun-tahun, untuk melakukan penghindaran pajak.

Belum lagi jika bicara mengenai tekanan mental (akibat pelanggaran etika, moral dan religiusitas/dosa) yang harus ditanggung oleh pegawai accounting atau pegawai konsultan yang dipaksa untuk melakukan itu. Tidak bisa dihitung dalam angka.

Secara keseluruhan potensi risiko dan cost yang timbul akibat tindakan itu sangat tidak sebanding dengan benefit yang ditimbulkan. Apalagi jika itu dilakukan untuk maksud yang mulia, yaitu: membantu meringkan beban karyawan (orang kecil). Rasanya sangat tidak rasional.

Itulah yang saya sampaikan kepada klien yang setengah memaksa supaya saya menyetujui rencananya untuk mengecilkan pajak penghasilan pegawai (PPh 21). Entah dia mengerti maksud saya atau tidak, yang jelas akhirnya dia membatalkan rencananya.

Maksud saya mempublikasikan tulisan ini adalah ingin share pendapat (disebut himbauan juga boleh) kepada siapapun (entah itu pegawai accounting atau konsultan pajak) yang berpotensi melakukan tindakan ini, bahwa: jika mau menjelaskan dengan baik, jika ada keinginan untuk mengedukasi pengusaha/klien, SANGAT BISA. Pengusaha adalah orang-orang yang positive-realistic. Mereka juga menjunjung tinggi moralitas—sepanjang itu masih dalam kisaran masuk akal. Ayolah, ini sudah bukan jamannya menjual jasa pengecilan pajak atau bentuk penghindaran pajak sejenisnya. Setuju?

memahami logika laporan keuangan

Produk akhir dari proses akuntansi, yang paling penting, adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, manajemen, pemilik perusahaan, dan sesiapapun yang berkepentingan, bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Ironinya, dari sekian banyak pihak yang berkentingan atas produk ini, yang sungguh-sungguh memahami logika laporan keuangan tidak banyak. Dan itu bisa dimengerti karena mereka memang berasal dari kalangan yang berbeda-beda—mungkin malah lebih banyak yang dari luar akuntansi dan keuangan.

Yang sulit untuk dimengerti adalah bila: orang accounting (yang membuat laporan itu sendiri) yang tidak sungguh-sungguh memahami logika di balik laporan keuangan. Boleh percaya boleh tidak, yang seperti ini sudah pernah saya temukan berkali-kali.

Mana mungkin. Bukankah orang-orang accounting memang dididik dan ditempa—sejak di bangku kuliah—untuk sungguh-sungguh menguasai akuntansi?

Mungkin ini kenyataan pahit yang harus ditelan, sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh rekan-rekan akuntan pendidik (pengajar akuntansi di kampus-kampus) bahwa, apa yang selama ini diajarkan lebih banyak kulit ketimbang isinya. Sehingga output yang dihasilkan adalah anak-anak akuntansi yang bisa menjurnal dan membuat laporan keuangan tetapi tidak sungguh-sungguh memahami logika atas apa yang mereka buat.

Jurnal dan laporan keuangan yang mereka hasilkan, secara teknis, benar. Tetapi begitu ada masalah mereka mengalami kesulitan untuk menelusuri darimana sumber masalahnya. Al hasil mereka tidak (belum) mampu memberikan masukan yang diharapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Lebih parahnya lagi, bahkan untuk sekedar menjelaskan “mengapa bisa demikian?”-pun tidak bisa.

Misalnya:

1. Angka pendapatan tinggi, tetapi mengapa Laporan Laba Rugi menunjukan angka laba yang sangat kecil? (Tolong jangan buru-buru menjawab “karena cost-nya tinggi,” nanti terjebak sendiri.)

2. Angka penjualan rendah, tetapi mengapa Laporan Laba Ruginya menunjukan angka minus alias rugi? Bukankah bila penjualan rendah berarti aktivitas produksi juga rendah sehingga mestinya tidak rugi?

3. Penjualan begitu tinggi, Laporan Laba Rugi menunjukan angka laba yang signifikan, tetapi mengapa begitu banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?

4. Ekuitas Pemilik menunjukan peningkatan yang cukup besar, tetapi mengapa tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham?

Keempat pertanyaan di atas sesungguhnya hanya memerlukan logika akuntansi yang sangat sederhana dan lumrah terjadi di hampir semua perusahaan. Kenyataannya, saat ditanya pegawai accounting seringkali gelagapan, akhirnya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Setidaknya, minimal mereka bisa menjelaskan “mengapa bisa terjadi demikian?”.

Idealnya, jika mereka memahami logika-logika dibalik sebuah laporan keuangan, mestinya mereka bisa memberi saran dan masukan bagi manajemen mengenai apa yang perlu (atau tak perlu) dilakukan di masa-masa yang akan datang agar masalah yang sama tidak terjadi lagi.

Mengingat kembali masa-masa kuliah dahulu (bisa jadi sekarang sudah jauh lebih baik), materi mata kuliah begitu banyak sementara waktu yang tersedia sangat sempit, “so little time, so many things to do.”

Mata kuliah ‘Akuntansi Dasar’ (Basic Accounting) misalnya. Dengan materi yang begitu banyak, harus bisa diselesaikan hanya dalam 48 kali pertemuan. Setiap pertemuan selalu digunakan untuk mengejar penyelesaian materi yang isinya memang semuanya bersifat teknikal. Samasekali tidak ada ruang untuk menanamkan pemahaman-pemahaman logika akuntansi (mulai dari siklus akuntansi, menjurnal hingga membuat laporan keuangan).

Bahwa kematangan logika bertumbuh seiring dengan pengalaman kerja, BETUL. Bahwa bangku kuliah hanya memberikan bekal dasar, boleh jadi IYA (terutama untuk universitas non-elite, tanpa AC, tanpa dasi, masih pakai kapur tulis, seperti tempat saya berkuliah dahulu).

Di sinilah akhirnya bermuara: TERGANTUNG MASING-MASING INDIVIDU.

Tantangan utamanya—terutama bagi kita yang sudah bekerja: Bagimana caranya mengasah kemampuan logika akuntansi diantara himpitan tugas rutin sehari-hari yang seolah tak ada habisnya?

Itulah semangat dasar yang menjadi latar belakang mengapa ‘Jurnal Akuantansi Keuangan’ (JAK) ada, yaitu: menjadi tempat untuk sharing dan diskusi sambil mengasah skill akuntansi (hard maupun soft skill) di sela-sela rutinitas sehari-hari. Pengelola JAK sadar sepenuhnya bahwa keberadaan JAK pastinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan bisa menjadi alternative sekaligus awal yang baik.

Melalui tulisan sederhana ini, saya pribadi ingin mengajak siapa saja yang tertarik untuk mengksplorasi logika-logika di balik sebuah laporan keuangan.

Seperti telah saya sampaikan di awal, produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, mereka yang berkepentingan bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Kondisi apa saja yang bisa dilihat dengan membaca laporan keuangan?

Untuk sungguh-sungguh memahami logikanya, anda harus memposisikan diri sebagai sesorang yang sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Untuk sementara lupakan status anda saat ini (sebagai pegawai accounting), anggap diri anda adalah pemilik usaha.

Nah, sebagai pemilik usaha, apa yang ingin anda ketahui mengenai kondisi keuangan perusahaan?

Saya coba menebak-nebak (dengan menggunakan kelaziman). Sebagai pengusaha, minimal anda ingin tahu 2 hal berikut ini:

1. Kekayaan Perusahaan

Pertanyaan paling mendasar di wilayah ini adalah: Apakah perusahaan dalam kondisi baik-baik saja? “Baik-baik saja” dalam hal ini maksudnya: Dapat beroperasi secara lancar.

Perusahaan hanya akan bisa lancar beroperasi bila:

(a) Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari;

(b) Memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu: mampu membayar utang kepada vendor/supplier, bank, dan membayar dividen kepada pemegang saham;

(c) Memiliki persediaan (bahan baku untuk diproduksi atau barang jadi untuk di jual);

(d) Memiliki sarana dan fasilitas yang cukup untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan.

Dengan kata lain, apakah perusahaan memiliki “kekayaan” yang cukup untuk bisa beroperasi dengan lancar? Jawaban atas pertanyaan itu ada di NERACA—yang sering juga disebut sebagai “Laporan Posisi Keuangan.”

Masih ingat dengan persamaan akuntansi di bawah ini?

Aktiva (asset) = Kewajiban (Liability) + Ekuitas Pemilik (equity)

Itulah isi utama dari sebuh Neraca. Untuk visualisasi, silahkan lihat contoh necara sederhana di bawah ini:

Memahami Logika Neraca

Dari contoh Neraca di atas anda sebagai pemilik PT. JAK bisa melihat posisi keuangan perusahaan dan memperoleh informasi sbb:

Kekayaan kotor perusahaan sama dengan total nilai aktiva (asset)-nya. Dalam contoh ini adalah 137. Jika dibandingkan dengan total kewajiban (utang) yang sebesar 67, masih ada selisih kekayaan sebesar 70. Selisih yang 70 inilah yang disebut dengan “Kekayaan Bersih (Net Asset atau Net Worth)” perusahaan.

Dari sini jelas tergambar bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya, dengan asumsi: jika semua asset dijual maka semua utang bisa dilunasi.

Jika kembali ke contoh pertanyaan yang saya sampaikan di awal tulisan: Mestinya perusahaan bisa memenuhi kewajibannya, tetapi mengapa banyak vendor (supplier) yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran?

Untuk menjawab pertanyaan spesifik seperti ini, perhatian harus diarahkan ke elemen-elemen neraca yang lebih kecil. Pada sisi aktiva nampak akun “Kas” saldonya hanya 10, sementara akun “Utang Dagang” di sisi sisi Kewajiban nampak sebesar 30. Jelas perusahaan akan mengalami defisit (kekurangan) kas sebesar 20, sehingga banyak vendor yang mengalami penundaan pembayaran.

Mengapa terjadi demikian? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang perlu dilakukan oleh manajemen agar kondisi ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang?

Bentuk Neraca sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menjawab semua kemungkinan pertanyaan yang ada. Dengan catatan, anda harus memahami logikanya. Dari total aktiva (asset) sebesar 137, mengapa akun kas nilainya hanya 10, dimana sisanya? Perhatian di alihkan ke elemen-elemen aktiva (asset) lainnya, yaitu:

  • Piutang = 85
  • Persediaan = 32
  • Aktiva Tetap = 10.

Nah ketahuan sudah, asset menumpuk di akun “Piutang” sebesar 85. Sehingga pertanyaan “mengapa”-nya sudah terjawab. Tinggal berpikir bagaimana cara mengatasinya dan cara mencegahnya di waktu yang akan datang. Untuk mengatasinya manajemen perusahaan perlu memfokuskan perhatian pada proses penagihan piutang—mungkin dengan menawarkan potongan untuk pembayaran lebih awal, kalau perlu panggil debt collector jika mengalami kesulitan penagihan. Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, manajemen perlu mengubah kebijakan kredit—mungkin di buat lebih ketat lagi, lebih selektif terhadap pemberian kredit,  termin pembayaran di perpendek, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dari Neraca yang sama anda juga bisa melihat bahwa total “Ekuitas Pemilik” meningkat 20. Dari modal awal sebesar 50 kini menjadi 70. Mengapa angkanya sama dengan “Kekayaan Bersih” perusahaan yaitu 70, apakah karena kebetulan?

Tidak. Ini berasal dari persamaan dasar akuntansi: Asset = Kewajiban + Equitas Pemilik. Dengan demikian, maka: Equitas Pemilik = Asset – Kewajiban. Nah jika Kekayaan Bersih = Asset – Kewajiban, Maka otomatis: Kekayaan Bersih = Ekuitas Pemilik.

Jika kembali ke pertanyaan di awal tulisan: “Mengapa ekuitas pemiliki meningkat tetapi tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham”? (dengan kata lain perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham)

Jawabannya kembali ke masalah ketersediaan kas. Perusahaan tidak memiliki cukup persediaan Kas. Bagaimana mengatasinya? Sama seperti solusi sebelumnya.

Lebih detail mengenai ketersediaan kas dan pengalokasiannya (apakah sudah seperti yang direncanakan, apakah dipergunakan secara efeisien, dan lain sebagainya) bisa dilihat di “Laporan Arus Kas”.

Laporan Arus Kas, untuk perusahaan yang sudah Go Publik (listing di bursa saham) wajib ada. Sedangkan untuk perusahaan non-publik bisa ada bisa tidak. Mengapa boleh ada boleh tidak? Karena “Laporan Arus Kas” hanya merupakan rincian lebih detail dari akun “Kas” di Neraca. Sehingga pada dasarnya, nilai akhir dari laporan arus kas sama dengan saldo yang ada pada akun “Kas” di Neraca. (Catatan: Saya akan membahas laporan arus kas secara terpisah (di tulisan lain).

Hal yang tak kalah pentingnya untuk diketahui dari sebuah Neraca adalah “Tanggal Neraca” (dibawah tulisan “NERACA PT. JAK”), dalam contoh ini adalah “Per 31 Januari 2012.” Artinya: Kekayaan Kotor sebesar 137 dan Kekayaan Bersih sebesar 70 adalah “Kekayaan Perusahaan” per tanggal 31 Januari 2012. Itu sebabnya mengapa dalam teori akuntansi, Neraca didefinisikan sebagai “Laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.” Di U.S. sana sering disebut dengan “Snapshot of Financial Position.”

2. Untung atau Rugi

Mengetahui berapa besarnya kekayaan perusahaan, mengetahui apakah perusahaan mampu melunasi utang-utangnya saja, belumlah cukup. Sebagai pengusaha anda juga ingin tahu:

  • Apakah bulan/tahun ini anda untung atau rugi? Jika rugi, mengapa?
  • Apakah operasional perusahaan berjalan dengan efisien atau sebaliknya, boros?
  • Apakah sumber daya perusahaan lebih banyak digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan barang/jasa atau untuk hal-hal di luar itu?

Semua jawabanya ada di ‘Laporan Laba Rugi.’ Untuk visualisasi silahkan lihat contoh Laporan Laba Rugi PT. JAK di bawah ini:

Memahami Logika Laporan Laba Rugi

Memperhatikan Laporan Laba Rugi di atas, anda bisa melihat dengan jelas bahwa:

(a) Pendapatan (Revenue) sebesar 187
(b) Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) sebesar 50
(c) Laba Kotor (Gross Profit) sebesar 137
(d) Biaya-biaya 132
(e) Laba Bersih (Net Profit) sebesar 5

Diantara kelima angka-angka di atas, mana yang paling penting bagi anda sebagai pengusaha? Sudah pasti “Laba Bersih”. Laba bersih menunjukan angka 5. Ini sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Revenue anda yang menunjukan angka 187. Dengan kata lain, profit margin anda hanya 3% (=5/187). Kalau begini ceritanya mah mendingan uangnya di taruh di deposito kan?

Lalu anda tanya orang accounting “Mengapa labanya hanya 5, padahal revenuenya tinggi? Pasti ada yang tidak beres di sini.”

Mungkin dengan cekatan mereka menjawab “Karena biayanya tinggi, boss.”

Ya iyalah. Revenue tinggi, wajar jika biaya juga tinggi (kecuali yang bikin barang dari golongan jin.) Tidak usah orang manajemen, Mbok Jum warung sebelah juga tahu pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Tapi, bukankah bila revenue tinggi, biaya tinggi, mestinya laba masih tetap tinggi?

Pertama, mungkin mereka akan memeriksa kembali angka-angka di laporan, dibandingkan dengan neraca saldo, dibandingkan dengan buku besar, bahkan bukti transaksi dibandingkan dengan catatan transaksi (jurnal) satu-per-satu. Semua perhitungan diperiksa satu per satu. Beberapa hari kemudian mereka kembali dengan jawaban “Semua angka sudah saya periksa, hasilnya benar dan akurat. Semua jurnal sudah benar, tidak ada transaksi yang tertinggal atau diposting dua kali”.

Nah inilah yang saya sebutkan di awal: menguasai teknis akuntansi, mahir menjunal dan membuat laporan keuangan, tetapi tidak (belum) memahami logika akuntansi dengan baik.

Andai sudah memahami logika di balik Laporan Keuangan (Laba Rugi dalam hal ini), mereka tidak perlu sampai memeriksa transaksi satu-per-satu, bahkan mungkin tidak sampai perlu memeriksa saldo buku besar. Cukup hanya dengan melihat Laporan secara sepintas (scanning) dari atas kebawah:

Pertama anda lihat “Pendapatan (revenue)”, lalu anda bandingkan dengan “Harga Pokok Penjualan”, apakah angkanya terlihat logis? Dengan pendapatan sebesar 187, apakah logis jika harga pokok penjualannya 50 sehingga laba kotornya menjadi 137? Permasalahan dilokalisir sampai di sini dahulu.

Untuk mengetahui logis-atau-tidak logis, sebenarnya sudah disediakan alat bantu di bawah “Laba Kotor (Gross Profit)” yang disebut dengan “Gross Profit Margin” yang menunjukan angka 73%. Angka ini tidak akan ada di sana jika tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Untuk mengetahui apakah perbandingan antara pendapatan dengan laba kotor. Pertanyaaan selanjutnya: apakah gross profit margin sebesar 73% itu wajar? Anda bisa memanggil cost accountant anda, merekalah yang paling tahu berapa besarnya gross profit margin untuk produk yang dijual. Separah-parahnya, anda bisa membandingkan angka 73% ini dengan angka gross profit margin bulan lalu—jika perlu, tarik hingga satu tahun ke belakang untuk melihat ‘trend’-nya.

Saya pribadi, untuk penelusuran cepat, memilih menggunakan kelaziman dan benchmark. Dari sana saya tahu bahwa untuk jenis usaha manufaktur gross profit margin ada di kisaran 25 hingga 50%. Untuk jenis perusahaan jasa ada di kisaran 50 hingga 70%. Dan untuk jenis usaha trading (termasuk retail) ada di kisaran 70 hingga 200%.

Nah jika PT. JAK dalam contoh ini adalah perusahaan manufaktur, maka angka gross profit margin sebesar 73% tergolong tinggi. Sehingga akar masalahnya sudah pasti tidak ada di antara wilayah revenue hingga harga pokok penjualan. Lalu dimana? Sudah pasti ada di wilayah biaya-biaya.

Selanjutnya tinggal scanning wilayah akun-akun biaya yang ada di laporan laba rugi. Diantara biaya-biaya tersebut mana yang terlihat tidak wajar? Jika anda punya laporan laba rugi bulan sebelumnya, anda tinggal meletakannya secara bersisian dengan laporan laba rugi Januari 2012 ini, lalu bandingkan. Dalam contoh ini saya tidak buatkan laporan laba rugi bulan sebelumnya sebagai pembanding. Angka yang janggal langsung saja saya beri warna merah, yaitu “Biaya Telepon” sebesar 35. Mengapa ini janggal? Bandingkan dengan “Biaya Gaji?”—apakah logis biaya telepon lebih besar dibandingkan biaya gaji dalam sebuah perusahaan manufaktur? Tidak logis.

“Bukankah tadi sudah diperiksa oleh orang accounting dan mereka mengatakan semua transaksi sudah diperiksa hingga ke nota-nya dan hasilnya akurat?”

Yup. Jika jurnal dan angka di nota benar, berarti yang salah adalah: ORANG YANG BOROS MENGGUNAKAN TELEPHONE. Biaya telephone bengkak begitu besar sudah pasti ada pemakaian yang luar biasa tinggi di luar kebutuhan perusahaan. Selanjutnya tinggal kirim memo ke HRD untuk investigasi lebih lanjut (siapa yang menelpon pacar berjam-jam setiap hari?). Untuk mencegah agar tidak tejadi lagi di masa yang akan datang, mungkin HRD perlu membuat aturan pemakaian telepon. Misalnya: Akses inetrlokal, handphone dan SLI hanya untuk manajer ke atas dengan menggunakan PIN—sehingga penggunaannya bisa diketahui. Sedangkan untuk staff, jika perlu interlokal, SLI atau handphone harus via operator (front office) dengan approval dari manajer.

Logika-logika dasar seperti ini sangat perlu terus diasah, agar penguasaan akuntansi dan keuangan menjadi semakin matang, sehingga bisa menjalankan fungsi dengan baik, bisa memberi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan.

Ini baru sebagian kecil dan masih di permukaan. Semakin dalam menyelam, semakin detail, sudah pasti semakin banyak pula ragam logika akuntansi yang harus dipelajari. Tentunya ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai secara instant. Butuh waktu, kesabaran dan kesungguhan.

Bagi mereka yang sudah bekerja, dan masih merasa perlu mengasah kemampuan akuntansi melalui pemahaman logika-logikanya, tidak ada cara selain “Learn as you go.” Modal awalnya hanya satu: selalu penasaran/ingin tahu. Selanjutnya tergantung pada seberapa besar keberanian kita dalam mengikuti instinct rasa ingin tahu itu.

Semoga sukses!

laporan arus kas

Tiga Kategori Aliran Kas Dalam Laporan Arus Kas

Untuk bisa menjadi alat cross-check yang efektif sekaligus mampu menjawab berbagai pertanyaan sehubungan dengan posisi kas, Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran kas dengan cara mengelompokannya menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional (Cash Flows From Operating Activities) – Bagian pertama Laporan Arus Kas berisi informasi mengenai aliran kas (masuk maupun keluar) yang berhubungan dengan aktivitas opersional perusahaan. Dengan kata lain, aliran arus kas yang tidak berhubungan dengan aktivitas investasi maupun pembiayaan yang akan saya sampaikan setelah ini.

Contoh aliras KAS MASUK dalam kategori ini antara lain:

  • Kas yang diterima dari transkasi penjualan
  • Kas yang diterima dari tagihan piutang dagang dan bentuk piutang jangka pendek lainnya
  • Kas yang diterima berupa bunga pendapatan maupun dividen

Contoh aliran KAS KELUAR dalam kategori ini antara lain:

  • Pembayaran ke supplier/vendor
  • Pembayaran bunga
  • Pembayaran Gaji pegawai dan upah buruh
  • Pembelian persediaan
  • Pembayaran Pajak

2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Cash Flows From Investing Activities) – Bagian kedua dari laporan arus kas memuat informasi mengenai aliran kas (baik masuk maupun keluar) yang berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Contoh aliran KAS MASUK dalam kategori ini:

  • Kas yang diterima dari pembayaran pokok cicilan oleh perusahaan lain
  • Kas yang diterima dari hasil penjualan aktiva tetap perusahaan
  • Kas yang diterima dari hasil penjualan instrument sekuritas pada perusahaan lain

Contoh aliran KAS KELUAR dalam kategori ini:

  • Pembelian (atau perolehan) aktiva tetap baik berwujud maupun tak berwujud.
  • Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan lain
  • Pembelian instrument sekuritas pada perusahaan lain

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan (Cash Flow From Financing Activities) – Bagian ketiga (yang terakhir) dari Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliras kas (baik masuk maupun keluar) yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan.

Contoh aliran KAS MASUK dalam kategori ini:

  • Kas yang diterima dari hasil penerbitan bond/promes dan bentuk hutang berjangka sejenis
  • Kas yang diterima dari hasil penjualan saham perusahaan sendiri

Contoh aliran KAS KELUAR dalam kategori ini:

  • Pembayaran untuk Bond/promes yang pernah diterbitkan dan tekah jatuh tempo.
  • Pengeluaran biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan bond/promes
  • Pembayaran dividend kepada pemegang saham
  • Pembelian kembali saham yang pernah diterbitkan sebelumnya